PDIP Diminta Tidak Ngotot Bahas RUU HIP

PDI Perjuangan (PDIP) diminta tidak ngotot melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Apalagi, gejolak penolakan santer terdengar.

 

“Jangan memaksakan kehendak. Dikubur saja hasrat menggolkan RUU HIP ini,” kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie kepada Medcom.id, Minggu, 5 Juli 2020.

 

Jerry menyebut PDI Perjuangan mestinya sudah mengetahui riak-riak penolakan. Apalagi, sejumlah partai seperti NasDem, Demokrat, hingga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) enggan melanjutkan pembahasan.

 

“Sebelum berencana, analisa dahulu. Jangan bikin DPR hilang kepercayaan publik,” ujar dia.

 

Partai berlambang banteng moncong putih itu sebaiknya fokus memperjuangkan RUU yang mendesak. Misalnya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang telah dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas

2020.

Jerry mengatakan perlu ada ketegasan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun, keputusan itu harus mengedepankan kepentingan masyarakat bukan individu bahkan partai.

 

“Keputusan ada di tangan Ibu Mega. Sebaiknya PDIP cepat bersikap tapi jangan gegabah,” tutur dia.

 

Sebelumnya, PDI Perjuangan menghormati keputusan pemerintah menunda pembahasan RUU HIP. Masukan dari berbagai pihak diperlukan sebelum membahas kelanjutan RUU tersebut.

  

“Ini adalah momentum baik untuk saling mendengarkan dan bermusyawarah,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah di Jakarta, Jumat, 26 Juni 2020.

 

 Wakil Ketua MPR itu mengatakan masukan dan kritik tidak hanya berasal dari internal DPR. Berbagai pendapat dari pemangku kepentingan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), TNI-Polri, dan masyarakat juga dipertimbangkan.

Dapatkan artikel terbaru setiap hari